Medan, (beritasumut.com)
Setelah massa DPP Aliansi Muda Sumatera Utara (Alam Sumut) dan Front Aksi Mahasiswa Islam (FAPMI), giliran massa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Medan mendatangi Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Kamis (14/10/2010).
DKR Kota Medan menyoroti kinerja Kadis dan Sekretaris Dinas Kesehatan Medan dalam pendataan peserta program Jamkesmas dan Medan Sehat yang masih bermasalah karena banyak warga miskin kota medan yang belum terakomodir dalam program tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, DKR Kota Medan mendesak agar Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kesehatan kota Medan dicopot dari jabatannya, menolak Jamkesda yang tidak transaran dan meminta BPK RI dan KPK mengusut dugaan korupsi APBD pada Program JPKMS.
Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Irwanto Tampubolon saat menerima pengunjuk rasa yang didominasi kaum perempuan ini mengatakan berdasarkan laporan yang sampai ke Komisi D, ternyata belum semua warga miskin Kota Medan masuk dalam Program JPKMS maupun Jamkesda.
“Mulai tanggal 18 Oktober 2010 akan dilakukan pemutakhiran data, petugas dari Kepling akan mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap miskin berdasarkan kreteria yang ada. Untuk membantu pendataan ini kami minta DKR ikut berperan,” katanya.
Menurut Irwan, kedua program jaminan kesehatan itu diperuntukkan bagi warga miskin dan kaum duafa. Namun, uniknya data warga miskin Kota Medan berbeda dengan data yang dimiliki BPS. Warga miskin yang ditampung pada Jamkesmas 412.000 jiwa dan JPKMS sebanyak 500.000. Sedangkan menurut data BPS hanya 300.000 jiwa. (BS-021)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar