MEDAN (Berita): Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Daerah (DKR) DR Dr Siti Fadilah Supari, SP, Jp mengungkapkan, sekarang bekerja mengamati program pemerintah.
“Anak-anak Dewan Kesehatan Rakyat siap memperhatikan kesehatan anak-anak miskin, jangan sampai orang-orang miskin terlantar di rumah sakit, dan jangan sampai ada di sekitar kita orang yang mempunyai busung lapar,” ujarnya dalam kegiatan dialog publik tentang bencana di Lapangan Sepakbola Helvetia, kemarin. Dia didampingi Wakil Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi. Tampak hadir antara lain DPD RI Parlindungan Purba, Ketua DKR Provinsi Sumut.
Untuk itu, diharapkannya rakyat dan pemerintah dapat bekerjasama lebih erat. Desa Siaga dimaksudkan desa yang mempunyai kader-kader penanggulangan bencana, bukan hanya bencana alam tetapi bencana-bencana lainnya seperti wabah penyakit.
Sebelumnya Wakil Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin mengatakan acara dialog publik ini mengajak rakyat bersama-sama terlibat menghadapi bencana. Semoga kebersamaan kita hari ini, dapat meningkatkan semangat serta pengabdian kita, untuk terus berkarya dan berbakti membangun kota kita yang tercinta.
“Atas nama pemerintah kota Medan, saya mengucapkan selamat datang kepada ibu DR Siti Fadilah Supari beserta rombongan di Kota Medan. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih atas kesediaan ibu untuk meluangkan waktu, berada di kota Medan melaksankan kunjungan kerja. Semoga kehadiran ibu untuk berdialog langsung dengan masyarakat, dapat menghasilkan berbagai pemikiran yang konstruktif dan bermanfaat bagi terwujudnya Visi Kota Medan sebagai kota mertropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera,” ujar Eldin.
Wakil Walikota menambahkan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 telah memberikan kerangka tentang penanggulangan bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, namun tindak lanjut seperti mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi selama ini belum terlalu disentuh dalam proses penanggulangan bencana, persoalan lain yang dihadapi adalah koordinasi, kecepatan pertolongan dan kemerataan distribusi logistik yang masih lemah.
“Berbagai persoalan tersebut tidak saja dihadapi pemerintah kota, namun masih menjadi persoalan nasional yang belum sepenuhnya teratasi. Hal ini tentunya dapat dipahami karena penanggulangan bencana tidak mungkin dapat ditangani oleh pihak pemerintah saja, karena berbagai keterbatasan pemerintah seperti tenaga, biaya, peralatan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Karenanya, lajut Eldin, upaya penanggulangan bencana ke depan harus melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat atau ‘penanganan bencana berbasis masyarakat.’
Paradigma penanggulangan bencana, ujar Wakil Walikota, harus dirubah dari fatalistic responsive yang berorientasi pada penanggulangan bencana kedaruratan sebagai respon akibat terjadinya bencana, menuju kepada proactive prepradiness dimana penanggulangan bencana dilakukan sejak dini melalui kesiapsiagaan sampai dengan tahap pemulihan sosial. (irh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar