MedanBisnis – Medan. Puluhan ibu di Medan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Menuntut Kesehatan Gratis (AMMUNISI) turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Mereka menggelar aksi damai di Bundaran Air Mancur Jalan Gatot Subroto, Kamis (20/10).
Menurut pengunjukrasa, RUU BPJS mendorong rakyat untuk menjamin kesehatannya sendiri dan menjauhkan negara dari tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan kesehatan. "Tolak UU No 40/2004 dan RUU BPJS atau SBY Boediono turun," ujar Koordinator Aksi Sugianto dalam orasinya.
Dikatakannya, dalam RUU BPJS tersebut mengharuskan setiap warga negara untuk membayar premi untuk jaminan kesehatan dan mewajibkan pengusaha untuk memungut iuran para pekerjanya. Padahal, konstitusi mengamanatkan bahwa kesehatan warga negara merupakan kewajiban negara dan hak rakyat.
Massa juga melanjutkan aksi yang sama di depan gedung DPRD Sumut. Di sini, Sugianto yang juga Ketua DPD Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumut mengatakan penolakan RUU BPJS ini cukup beralasan. "BPJS juga tak menjamin semua penyakit akan ditanggung. Tidak seperti Jamkesmas yang menanggung semua penyakit. Makanya masyarakat harus menolak pengesahan BPJS. Kalau tidak, kita minta SBY turun dan DPR dibubarkan," pungkasnya.
Gedung Dewan
Sebelumnya, gedung DPRD Sumut juga didatangi pengunjukrasa yang menamakan diri AMPP. Dalam aksinya, AMPP Kota Medan melalui pimpinannya Feri Tanjung meminta tim P2TL yang dibentuk PLN dibubarkan karena meresahkan masyarakat pelanggan.
"Kami juga menolak penggunaan listrik prabayar ke masyarakat. Karena kuat dugaan hanya menyenangkan rekanan PLN," sebutnya.
Juga datang massa yang menamakan diri masyarakat Pasar 12, Desa Sampali, Percut Sei Tuan. Mereka menuntut DPRD Sumatera Utara dan Polda Sumut turun tangan untuk menyelesaikan persoalan atas kepemilikan lahan mereka. "Kami sudah beli lahan itu, tapi sertifikatnya tidak juga diterbitkan. Kami juga mendapatkan teror dari oknum-oknum yang kami duga bagian dari mafia tanah," ujar Koordinator Aksi, C Sihombing. ( cw 05 / benny)
Dikatakannya, dalam RUU BPJS tersebut mengharuskan setiap warga negara untuk membayar premi untuk jaminan kesehatan dan mewajibkan pengusaha untuk memungut iuran para pekerjanya. Padahal, konstitusi mengamanatkan bahwa kesehatan warga negara merupakan kewajiban negara dan hak rakyat.
Massa juga melanjutkan aksi yang sama di depan gedung DPRD Sumut. Di sini, Sugianto yang juga Ketua DPD Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumut mengatakan penolakan RUU BPJS ini cukup beralasan. "BPJS juga tak menjamin semua penyakit akan ditanggung. Tidak seperti Jamkesmas yang menanggung semua penyakit. Makanya masyarakat harus menolak pengesahan BPJS. Kalau tidak, kita minta SBY turun dan DPR dibubarkan," pungkasnya.
Gedung Dewan
Sebelumnya, gedung DPRD Sumut juga didatangi pengunjukrasa yang menamakan diri AMPP. Dalam aksinya, AMPP Kota Medan melalui pimpinannya Feri Tanjung meminta tim P2TL yang dibentuk PLN dibubarkan karena meresahkan masyarakat pelanggan.
"Kami juga menolak penggunaan listrik prabayar ke masyarakat. Karena kuat dugaan hanya menyenangkan rekanan PLN," sebutnya.
Juga datang massa yang menamakan diri masyarakat Pasar 12, Desa Sampali, Percut Sei Tuan. Mereka menuntut DPRD Sumatera Utara dan Polda Sumut turun tangan untuk menyelesaikan persoalan atas kepemilikan lahan mereka. "Kami sudah beli lahan itu, tapi sertifikatnya tidak juga diterbitkan. Kami juga mendapatkan teror dari oknum-oknum yang kami duga bagian dari mafia tanah," ujar Koordinator Aksi, C Sihombing. ( cw 05 / benny)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar