Enam Gelombang Unjukrasa Datangi DPRD Sumut

Starberita - Medan, Enam gelombang unjukrasa, Kamis (20/10) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dengan waktu dan tuntutan yang berbeda-beda.

Keenam elemen masyarakat tersebut diantaranya terdiri dari Perwakilan Daerah Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (PD AMPP) Kota Medan, Mapancas dan NGO-KOMANDO, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumatera Utara, IKOHI-Sumut, DKR-Kota Medan dan Aliansi Bersama Untuk Perubahan.

Dalam pernyataan sikap PD AMPP Kota Medan yang disampaikan Koordinator Aksi Rahmad Hidayat Matondang, meminta agar P2TL dibubarkan dan periksa oknum-oknum yang berada di dalam P2TL karena diduga melakukan tindakan semena-mena dan mencopot meteran tanpa diketahui pemilik rumah atas tudingan pencurian arus listrik.

PD AMPP Kota Medan, tegas Rahmad, mendesak DPRD Sumatera Utara dan DPRD Medan membentuk Pansus kamar gelap akibat pemadaman listrik sepihak.

Sementara itu, DKR Sumut, DKR Medan, IKOHI-Sumut, menolak UU No 40 tahun 2004 dan RUU BPJS atau SBY-Boediono turun.

Menurut mereka, sudah saatnya rakyat bergerak untuk menolak disyahkannya RUU BPJS menjadi undang-undang, karena dengan disyahkannya RUU BPJS, rakyat dipaksa masuk asuransi dan dipaksa membayar iuran asuransi.

Usai masing-masing elemen menyampaikan aspirasinya, masing-masing kelompok aksi dengan tertib membubarkan diri meninggalkan Gedung DPRD Sumatera Utara. (HRK/YEZ)

Sekelompok Ibu Minta DPR Dibubarkan

Starberita - Medan, Sekelompok massa yang mayoritas para ibu-ibu menamakan Aliansi Masyarakat Sumut Menuntut Kesehatan Gratis (AMMUNISI) berkumpul di bundaran tugu majestik Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (20/10) untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pelaksana Jaminan Sosial).

"Tolak RUU BPJS dan UU No 40 tahun 2004 atau SBY-Boediono turun," kata Sabrina Sinulingga selaku koordinator lapangan AMMUNISI.

Selain itu, melalui Sabrina, para pendemo tersebut juga menuntut jika DPR tetap memaksakan RUU BPJS disahkan maka DPR dibubarkan, Jamkesmas untuk seluruh rakyat adalah harga mati dan keluarkan perpu Jamkesmas sebelum lahir UU jaminan sosial yang pro rakyat.

"Jaminan sosial adalah hak rakyat, tetapu UU No 40 tahun 2004 dan RUU BPJS mengubah hak warga negara menjadi kewajiban rakyat," teriaknya sambil berorasi.

Dalam aksi tersebut, massa berkisar tiga puluhan datang sambil membawa spanduk dan kartun yang bertuliskan tuntutan mereka di jaga ketat oleh petugas kepolisian pasalnya dua elemen massa juga baru selesai melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang sama. Dari pantauan starberita, arus lalu lintas mengalimi kepadatan kendaraan roda dua maupun roda empat karena aksi para pendemo tersebut menjadi pusat perhatian pengguna jalan. (SAT/YEZ)

Ibu-ibu Turun ke Jalan Tolak RUU BPJS

MedanBisnis – Medan. Puluhan ibu di Medan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Menuntut Kesehatan Gratis (AMMUNISI) turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Mereka menggelar aksi damai di Bundaran Air Mancur Jalan Gatot Subroto, Kamis (20/10).

Menurut pengunjukrasa, RUU BPJS mendorong rakyat untuk menjamin kesehatannya sendiri dan menjauhkan negara dari tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan kesehatan. "Tolak UU No 40/2004 dan RUU BPJS atau SBY Boediono turun," ujar Koordinator Aksi Sugianto dalam orasinya.

Dikatakannya, dalam RUU BPJS tersebut mengharuskan setiap warga negara untuk membayar premi untuk jaminan kesehatan dan mewajibkan pengusaha untuk memungut iuran para pekerjanya. Padahal, konstitusi mengamanatkan bahwa kesehatan warga negara merupakan kewajiban negara dan hak rakyat.

Massa juga melanjutkan aksi yang sama di depan gedung DPRD Sumut. Di sini, Sugianto yang juga Ketua DPD Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumut mengatakan penolakan RUU BPJS ini cukup beralasan. "BPJS juga tak menjamin semua penyakit akan ditanggung. Tidak seperti Jamkesmas yang menanggung semua penyakit. Makanya masyarakat harus menolak pengesahan BPJS. Kalau tidak, kita minta SBY turun dan DPR dibubarkan," pungkasnya.

Gedung Dewan
Sebelumnya, gedung DPRD Sumut juga didatangi pengunjukrasa yang menamakan diri AMPP. Dalam aksinya, AMPP Kota Medan melalui pimpinannya Feri Tanjung meminta tim P2TL yang dibentuk PLN dibubarkan karena meresahkan masyarakat pelanggan.

"Kami juga menolak penggunaan listrik prabayar ke masyarakat. Karena kuat dugaan hanya menyenangkan rekanan PLN," sebutnya.

Juga datang massa yang menamakan diri masyarakat Pasar 12, Desa Sampali, Percut Sei Tuan. Mereka menuntut DPRD Sumatera Utara dan Polda Sumut turun tangan untuk menyelesaikan persoalan atas kepemilikan lahan mereka. "Kami sudah beli lahan itu, tapi sertifikatnya tidak juga diterbitkan. Kami juga mendapatkan teror dari oknum-oknum yang kami duga bagian dari mafia tanah," ujar Koordinator Aksi, C Sihombing. ( cw 05 / benny)

PT. Sumatera Silva Lestari dituding melanggar Kepmen dengan tanami lahan petani

 Aliansi Masyarakat Sumut tengah melakukan dukungan kepada masyarakat

yang menghadang alat-alat berat milik PT. SSL. 9/10/2011.

Palas-9/10/2011. Penanaman Acasia oleh PT. Sumatera Silva Lestari (PT. SSL) di antara tanaman sawit dan tanaman palawija para petani  dihadang oleh warga.  Penghadangan ini sudah dilakukan selama dua minggu berturut-turut.  Warga yang didominasi oleh para perempuan ini  tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM). Sugianto dari Aliansi Masyarakat Sumut dalam kesempatan ini menyampaikan, PT. SSL telah melanggar Keputusan Menteri Kehutanan No. 82 tahun 2001. Untuk itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap PT. SSL.  Bila perilaku seperti ini terus dibiarkan, maka keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat patut dipertanyakan, menurut Sugianto. Selain itu, masuknya PT. SSL ke lahan milik petani ini tanpa ada peringatan apapun, dan tanpa ada penunjukan alas hak yang dimiliki PT. SSL. Sambil menyanyikan” oh tano batak”, para ibu-ibu menangis melihat alat berat yang telah meluluh-lantakkan tanaman mereka.

Sementara  A. Purba salah satu pimpinan petani ini menyampaikan, kalau PT SSL sudah tidak memiliki hati dan belas kasihan. Kami akan terus melawan kesewenang-wenangan ini sampai titik darah penghabisan.(ar/s)