Sidak ke Puskesmas

Wakil Bupati Kab. Langkat (Boediono. SE) dan Ketua DKR-Kab. Langkat malakukan sidak Ke Peskesmas untuk meningkatkan pelayanan  puskemas kepada masyarakat. karena Puskesmas adalah sarana yg dibangun pemerintah untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan.

DKR-Kab. Langkat dan masyarakat Membasmi Nyamuk penyebab Demam Berdarah dan penyebab Cikungunnya

DKR-Kab. Langkat dan masyarakat Membasmi Nyamuk penyebab Demam Berdarah dan penyebab Cikungunnya. hal ini dikakuna besama-sama dengan masyarakat sebagai bentuk mempertahankan kampung halaman masing-masing dari ancaman bencana.

Beca ambulance DKR-Kab. Langkat

Beca Ambulance DKR-Kab. Langkat. Sumatera Utara. sebagai sarana DKR-Kab. Langkat membantu pasien miskin yang membutuhkan sarana untuk segera mendapatkan pertolongan kesehatan di Kab. Langkat.

Gizi Buruk

Bayi yg menderita Gizi buruk dan menderita kekelainan jantung dari Kab. Labuhanbatu. Sumatera Utara

Walikota Medan diminta untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan.

Medan/27/05/2011-dkrsumutblogspot.

Dewan Kesehatan Rakyat Kota Medan menuntut Walikota Medan Mencopot Kepala Dinas Kesehatan.  Hal ini disampaikan saat melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Kesehatan Kota Medan jumat 27/05/2011. Pengunjuk rasa menilai apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan ( Dr. Edwin Effendi MSc) selama ini masih mengabaikan rakyat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dinilai merupakan  program gagal Pemkot Medan. Program jaminan kesehatan yang dibuat pemerintah Kota  Medan ini tidak menanggung semua jenis penyakit seperti yang diamanatkan dalam SK menteri Kesehatan No 125 tahun 2008. Angaran rakyat miskin dengan tujuan untuk menanggung masyarakat miskin di kota medan yang tidak tertampung dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), tetapi banyak masyarakat miskin tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Alasan pengunjuk rasa menuntut pencopotan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan sebab sudah Beberapa kali bertemu dengan kepala Dinas Kesehatan untuk membicarakan banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan persoalan adanya pembatasan tanggungan JPKMS. Janji Kepala Dinas akan dilakukan pendataan ulang dan akan dilakukan sistem pelayanannya disamakan dengan Jamkesmas. Tetapi sampai saat ini tidak ada realisasi apapun, banyak  masyarakat miskin yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya, bahkan masyarakat miskin untuk meminta surat miskin ke Lurah tidak diberikan karena alasan ada intruksi dari Walikota Medan.

Pengunjuk rasa juga menolak diberlaukannya UU No 40 thn 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan menolak pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU-BPJS) yang merupakan turunan dari UU-No 40 thn 2004. DKR Kota medan menilai undang-undang ini sebenaranya adalah undang-undang Asuransi  yang dibungkus dengan Sistem Jaminan Sosial dan dianggap menipu dengan nama Sistem Jaminan Sosial. Para pengunjuk rasa menuntut Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat  yang pelayanannya seperti Jamkesmas sesuai dengan amanat UUD-45 Pasal 28 H.

Aksi unjuk rasa yang dimulai dPuluhan dari simpang Mayestik dengan berjalan kaki menuju Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan diikuti oleh puluhan massa yang didominasi oleh kaum ibu diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan (drg. Usma Polita). Drg. Usma Polita saat menerima perwakilan pengunjuk rasa tidak mau menyinggung persoalan tuntutan pencopotan Kepala  Dinas Kesehatan, tetapi hanya membicarakan persoalan pasien miskin yang memiliki persoalan penyakit jantung yang akan dipulangkan oleh RSUD. Dr. Pirngadi Medan karena JPKMS tidak menanggung penyakit itu. Dinas Kesehatan Kota Medan berjanji akan menanggung pasien yang memiliki penyakit  Jantung .(ant)

Camat Medan Selayang: Saya Tidak Takut

MEDAN (Berita): Puluhan massa dari keluarga miskin yang mayoritas kaum ibu yang berdomisili di Jalan Padang Bulan Selayang 2, Rabu (18/05) siang menggelar aksi protes di Kantor Camat Medan Selayang.

Dalam aksinya warga menuntut lurah dan camat untuk di copot dari jabatannya karena dinilai mempersulit warga mendapatkan rekomendasi menjadi peserta Medan sehat yang merupakan program pengobatan gratis dari Pemko Medan.

Ironisnya bukan mendapat penyelesaian, aksi warga malah ditanggapi dengan arogan oleh oknum camat tersebut, dengan cara mengintimidasi warga. Bahkan sempat terjadi ‘adu mulut’ antara pendemo dan Camat.

Di hadapan para kaum ibu tersebut dengan lantang Camat Medan Selayang, Halim berteriak dan mengaku tidak takut jika para pendemo melaporkannya kemanapun. “Saya ini camat terbaik,” teriaknya dengan nada tinggi.

Selain itu Halim juga memerintahkan Lurahnya untuk mencatat nama-nama warga yang terlibat dalam aksi dan mengancam akan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Padahal sebagaimana diserukan warga, kemana lagi rakyat mengadukan nasibnya kalau bukan kepada pejabat pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Namun disayangkan justru Camat Halim terkesan cukup arogan dalam menghadapi protes warga yang merasa dipersulit untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kecamatan setempat. Dalam aksinya warga mendesak agar oknum Camat tersebut dicopot dari jabatannya.

Aksi mendesak pencopotan Camat Medan Selayang itu bermula dari kekecewaan warga atas sikap Halim yang dinilai telah mempersulit, Sahat, salah seorang warga

yang membutuhkan perobatan gratis akibat penyakit gagal jantung dan kaki gajah. Warga tersebut beberapa pekan lalu memohon agar pihak Camat memberikan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan kartu sehat tersebut. Namun pihak kecamatan tidak bersedia mengeluarkannya meski telah dimohon berulang kali, dengan alasan Sahat bukan warga setempat. “Padahal Sahat tercatat sebagai warga di Jalan Sembada Kelurahan Padang Bulan Selayang 2,” kata salah seorang warga.

Kekecewaan warga pun semakin bertambah saat Turinah, ibu berusia 41 tahun penderita penyakit gula darah dan batuk  juga dipersulit untuk mendapat surat keterangan miskin dari pihak kecamatan.

Warga menyatakan akan mengadukan oknum Camat Medan Selayang kepada Walikota Medan Rahudman Harahap sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Pemko Medan.(irm)

Jaminan Sosial Tanggungjawab Negara !!!